Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional, banyak Desa di Indonesia justru tenggelam dalam ketidakpedulian dari aparat Desanya sendiri. Seperti di Desa Klaseman, sebuah wilayah pedesaan Kab. Probolinggo, warga sering mengeluhkan minimnya inisiatif dari kepala Desa dan perangkatnya dalam menangani isu-isu krusial seperti tempat pembuangan akhir. Meskipun dana Desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat, laporan dari warga menunjukkan bahwa sebagian besar proyek hanya berupa janji kosong, aparat Desa terlihat pasif dalam pemecahan masalah. Hal ini menciptakan jurang antara pemerintah Desa dan masyarakat, di mana suara rakyat seolah dibaikan, mengakibatkan ketidakpercayaan semakin dalam. Ketidapedulian ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga erosi nilai-nilai gotong royong yang seharusnya menjadi pondasi Desa.
Minimnya kepedulian dari aparat Desa, menjadi ancaman serius bagi stabilitas pedesaan jika tidak segera diatasi. Pemerintah daerah perlu melakukan audit dan pelatihan bagi aparat Desa untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sementara masyarakat harus didorong untuk lebih vokal melalui mekanisme pengawasan aparat Desa. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa menular ke Desa-desa lain. Dengan langkah proaktif, kita bisa mengembalikan fungsi aparat Desa sebagai pelayan untuk masyarakat, karena mereka dipilih oleh masyarakat dengan harapan Desa menjadi lebih baik di tangan mereka.
