Ada satu ironi yang kian terasa dalam wajah pemerintahan dan organisasi hari ini: semakin sedikit dampak yang dirasakan publik, semakin ramai panggung yang dibangun. Spanduk megah, baliho besar, backdrop penuh logo, dokumentasi berlapis, konsumsi berlimpah, hingga seremoni berjam-jam seolah menjadi ukuran keberhasilan kerja. Padahal, di balik itu semua, anggaran publik terus terkuras untuk sesuatu yang efek nyatanya nyaris tak bisa diukur.
Kegiatan seremonial memang kerap dibela dengan alasan legitimasi, simbol, dan formalitas. Namun ketika porsinya berlebihan, ia berubah dari alat menjadi tujuan. Negara dan organisasi tampak sibuk “tampil bekerja” ketimbang benar-benar bekerja. Energi dihabiskan untuk mengemas citra, bukan menyelesaikan persoalan.
Masalahnya bukan pada seremoni itu sendiri, melainkan pada biaya dan frekuensinya. Ketika satu peluncuran program bisa menghabiskan anggaran yang setara dengan bantuan nyata bagi masyarakat, maka yang patut dipertanyakan adalah skala prioritas. Apakah rakyat membutuhkan panggung dan pidato, atau akses layanan, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang lebih baik?
Dalam banyak kasus, seremoni bahkan menjadi pengganti kerja. Program belum matang, indikator belum jelas, dampak belum terukur—tetapi sudah diresmikan. Kerja sama belum berjalan, implementasi belum ada, namun penandatanganan dilakukan dengan penuh protokol. Seolah-olah, setelah acara selesai, tugas pun dianggap rampung. Padahal, yang tersisa hanyalah foto bersama dan berita satu hari.
Lebih menyedihkan lagi, anggaran seremoni sering diambil dari ruang yang seharusnya menyentuh kebutuhan publik langsung. Ketika guru honorer masih berjuang dengan upah minim, petani menghadapi ketidakpastian harga, dan layanan publik terseok karena keterbatasan fasilitas, negara justru tampil royal di ruang-ruang seremoni. Di titik ini, seremoni bukan sekadar pemborosan, melainkan bentuk ketidakpekaan sosial.
Pemerintahan dan organisasi modern seharusnya berani mengubah logika lama. Legitimasi hari ini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya acara, melainkan oleh hasil yang bisa dirasakan. Publik tidak lagi mudah terkesan oleh pidato panjang dan backdrop mewah; mereka menilai dari apakah hidupnya menjadi lebih mudah, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Bayangkan jika sebagian anggaran seremoni dialihkan untuk program yang benar-benar berdampak: pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, riset terapan, layanan kesehatan, atau penguatan pendidikan. Dampaknya mungkin tidak langsung viral, tidak selalu fotogenik, tetapi nyata dan berjangka panjang. Di sanalah kehadiran negara dan organisasi sesungguhnya diuji.
Sudah saatnya kita jujur mengakui: terlalu banyak seremoni adalah tanda minimnya kepercayaan diri terhadap kerja itu sendiri. Kerja yang sungguh-sungguh tidak perlu terlalu sering diumumkan; ia akan bicara lewat hasil. Maka, alih-alih terus membangun panggung, lebih baik pemerintah dan organisasi mulai membangun dampak. Karena pada akhirnya, yang diingat publik bukan seberapa megah acara digelar, tetapi seberapa besar hidup mereka berubah.
