Probolinggo, 12 Oktober 2025 — Tanah seluas ±502 decare di Dusun Krajan, Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, masih menjadi polemik antara pihak ahli waris Sahrap dan Pemerintah Desa Alaskandang. Kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum atas lahan tersebut, yang kini tercatat dalam tiga sertifikat tanah bernomor 00011, 00012, dan 00013 atas nama Pemerintah Desa Alaskandang.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui bagian hukum telah menginisiasi pertemuan mediasi antara kedua belah pihak. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang merasa memiliki hak waris atas tanah itu.
Dalam mediasi awal, pihak ahli waris Sahrap menyampaikan keberatan terhadap penerbitan sertifikat yang dianggap dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga. Mereka menegaskan bahwa tanah tersebut secara turun-temurun telah dikelola keluarga Sahrap sebelum dinyatakan sebagai Tanah Kas Desa.
Sementara itu, Kepala Desa Alaskandang menegaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan sesuai prosedur dan tercatat resmi dalam administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah lama digunakan untuk kepentingan desa, sehingga statusnya sebagai Tanah Kas Desa (TKD) dinilai sah secara hukum.
Pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo meminta kedua pihak untuk menyerahkan dokumen asli, termasuk surat leter C dan bukti kepemilikan lama, guna diverifikasi bersama BPN dan bagian hukum. Tujuannya untuk memastikan tidak ada tumpang tindih hak atas tanah yang dimaksud.
Hingga kini, proses klarifikasi masih berlanjut. Pemerintah daerah menegaskan akan bertindak netral dan memutuskan berdasarkan hasil verifikasi dokumen resmi. Warga berharap agar kisruh ini segera menemukan titik terang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.
