Ironi mewah di atas penderitaan:
Bayangkan pejabat dengan jam tangan miliaran, tas bermerk wah, rumah lengkap dengan lift dan brankas pribadi. Sungguh absurd—lalu di sana, hanya beberapa mil jauhnya, jutaan rakyat masih berkutat di batas kemiskinan. Ini bukan dongeng fiksi; realitanya tercantum jelas: 25,22 juta rakyat miskin per Maret 2024, dan 9,48 juta kelas menengah turun level dalam lima tahun terakhir Konde.co.
Kepekaan publik? Mendadak hilang:
Ketika seharusnya wakil – kata ‘wakil’ itu tebal maknanya – hadir untuk menyuarakan dan membela kepentingan rakyat, malah malah asyik fleksing kemewahan. Ibunya “wakil rakyat” malah jadi Diva Fashion, tanpa sadar rakyatnya sedang kelaparan—atau paling tidak susah makan.
Budhis Utami: Si juru tanya ke mana uang itu mengalir:
Menurut Budhis Utami (Deputy Institut KAPAL Perempuan), barang mewah bisa jadi perlu—tapi jika semata jadi simbol, itu jadi pertanyaan moral: dari mana asal uangnya? Hak rakyat? Uang usaha sah? Atau hasil “mempermudah” akses?
Kerja keras rakyat ≠ kemakmuran instan:
Si penjual keliling, sehari gelap-gelapan di terik, cari subsisten. Apakah itu tidak kerja keras? Justru lebih keras daripada yang pilih gaya hidup konsumtif. Karena kemiskinan struktural—yang banyak ditertawakan sebagai “penasaran kerjanya enggak” itu nyata, dan disusun juga oleh kebijakan yang tak berpihak.
Konstruksi gender kian memperkeruh realitas:
Mengapa perempuan pejabat jadi pusat isu mewah? Ibu Iriana, Selvi Ananda, hingga Annisa Pohan sering dibahas soal kalung atau outfit. Kenapa? Karena masyarakat mengkonstruksi tubuh perempuan sebagai “perhiasan” publik—bukan sekadar pemakai barang, tapi representasi kemewahan dan status. Bahkan terkadang perempuan jadi ‘obyek pencucian uang’ atau ‘simbiosis patriarki’ dalam jaringan kekuasaan Konde.co.
Pengawasan kita? Harus intens:
Budhis menegaskan: meski kita tak memilih, kita berhak dan wajib memantau. Nadanya ringan tapi tajam: “Wajarlah kita catat—apakah dia benar-benar kerja? Atau hanya main gaya?” Pejabat dibayar dengan uang rakyat, dan partai yang mengusungnya perlu mengawasi agar jargon keadilan tidak sekadar pajangan.
